Jokowi-JK: Reformasi Penegakan Hukum, HAM Hilangkan PUNGLI

Proses reformasi penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam dua tahun masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dinilai belum menjadi perhatian karena realitas penegakan hak asasi manusia, terutama terkait pelanggaran di masa lalu, bergeser dari wilayah hukum ke wilayah politik yang transaksional, kata lembaga pengamat hak asasi manusia.
Jakarta, - Dalam konferensi pers dua tahun pemerintahan Jokowi-JK yang menyoroti soal reformasi di sektor keamanan, hukum, serta penegakan HAM, dan Pungli direktur Imparsial Al Araf menilai, "lingkaran-lingkaran politik di sekitar Jokowi tampaknya mengunci dan menimbulkan persoalan bagi pemerintahan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM", salah satu contoh yang disebutkannya adalah penyelesaian kasus kematian aktivis HAM, Munir.
Imparsial meminta agar pemerintah membentuk sebuah tim pencari fakta untuk menindaklanjuti dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, yang berdasarkan keputusan sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) beberapa waktu lalu, dokumen tersebut harus dibuka ke publik.
"Pembentukan TPF (baru) atau paling tidak pembentukan tim di Mabes Polri adalah untuk menyelidiki nama-nama yang di dalam laporan TPF (Munir) yang selama ini belum tersentuh dalam proses penyidikan dan penyelidikan.
"Langkah pertama adalah membuka dokumen, kedua membentuk tim di Mabes Polri, ketiga adalah memerintahkan Jaksa Agung untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) dalam kasus Munir," kata Araf.
Pekan lalu Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Jaksa Agung M Prasetyo untuk mencari keberadaan dokumen laporan TPF kasus Munir.
Saat itu, juru bicara presiden Johan Budi mengatakan langkah ini perlu dilakukan "sehingga bisa ditelusuri lebih lanjut apakah ada novum (bukti baru) yang kemudian dapat ditindaklanjuti atau tidak."
Kasus pelanggaran HAM masa lalu lain yang menurut Imparsial masih belum tuntas dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah kasus tragedi 1965, Talangsari, kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Leste, kasus 27 Juli, kasus Tanjung Priok, penculikan aktivis 1997/1998, kasus Semanggi I/II dan kasus Trisakti.
Kalangan pegiat HAM sempat mempertanyakan pengangkatan Wiranto sebagai menteri koordinator politik, hukum dan keamanan karena berdasarkan dokumen yang disiapkan oleh tim penuntut PBB, Wiranto terkait dalam dugaan pelanggaran HAM di Timor Leste ketika masih menjadi bagian wilayah Indonesia.
Sementara organisasi HAM Kontras dalam pernyataan tertulis mengatakan Wiranto diketahui secara luas "termasuk di antara nama-nama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM, sebagaimana telah disebutkan dalam laporan Komnas HAM".
Kontras menyebut kasus-kasus tersebut di antaranya adalah peristiwa 27 Juli, kasus Semanggi, dan penghilangan aktivis prodemokrasi pada 1997/1998.
Tapi dalam berbagai kesempatan Wiranto selalu membantah telah melakukan pelanggaran hukum.

Pendekatan Papua

Isu lain yang menjadi catatan Imparsial dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah pelaksanaan hukuman mati yang terus diberlakukan. Tercatat ada 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan total 18 orang terpidana telah dieksekusi mati.
"Karena revisi KUHP yang menyangkut hukuman mati masih dibahas di DPR, maka sudah semestinya ada moratorium hukuman mati, setidaknya sampai KUHP yang mengatur soal itu selesai dibahas.
"Yang kedua, karena argumen yang selalu dipakai Jokowi dalam war on drugs ini adalah memberi efek jera, hal minimal yang bisa dilakukannya adalah membuat studi independen untuk mengukur apakah benar hukuman mati ini memberi efek jera?" kata peneliti Imparsial, Evita Rose.
Dalam wawancara eksklusif dengan BBC, Presiden Jokowi, saat ditanya soal hukuman mati yang diterapkan pada masa pemerintahannya mengatakan, "Konstitusi kita sangat menghormati hak asasi manusia, sekali lagi konstitusi Indonesia sangat menghormati hak asasi manusia, tetapi undang-undang kita memperbolehkan eksekusi mati, jadi kalau sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa itu dieksekusi ya akan kita jalankan dieksekusi mati.
"Tapi jangan dilihat yang diekseskusi saja, lihatlah korban dari narkoba, sehari 30 sampai 50 generasi muda Indonesia mati karena narkoba. Sehingga harus dilihat korbannya, pengedarnya juga dilihat, jangan dilihat dari satu sisi."
Sorotan lain yang diberikan oleh Imparsial adalah pendekatan yang diambil oleh Presiden Jokowi di Papua. Lembaga tersebut menilai positif langkah pemerintah untuk mencanangkan proyek-proyek infrastruktur besar namun mengkritik meningkatnya pendekatan keamanan yang juga dilakukan.
"Kami melihat apakah nantinya pembangunan ini akan meningkatkan sekuritisasi, karena pembangunan butuh keamanan kan? Pemerintah masih tidak percaya, melihat di Papua ada gerakan separatis yang mengganggu keamanan pembangunan. Takutnya dualisme pendekatan ini akan memperumit, membuat kompleks situasi keamanan di Papua," kata peneliti Niccolo Attar.
Dalam kunjungannya ke Papua pada Selasa (18/10), Presiden Joko Widodo mencanangkan program 'Satu Harga Bahan Bakar Minyak' di Papua sekaligus meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo.
Maraknya Pungli ataupun mengatasnamakan Biro jasa juga menjadi perhatian Presiden Jokowi-JK, karena disentral pelayanan masyarakat tidak boleh ada dana tambahan dari biaya yang telah ditentukan, semisal biaya mengurus SIM, Paspor, maupun surat penting lainnya harus di perhatikan dan siapapun wajib menyoroti itu, bila mendapakan temuan " Pungli atau Biro Jasa yang dilakukan oleh pejabat seperti polisi, pegawai negeri masyarakat bisa langsung lapor ke pihak kepolisian. Karena Kapolri telah diperintahkan agar Indonesia bebas dari " Pungli, Narkoba, bahkan intervensi Pers.
" Saya selaku presiden memerintahkan kepada semua jajaran kepolisian agar menerima laporan masyarakat yang melapor tentang adanya Pungli, Narkoba maupun intervensi Pers. Sebab Indonesia saatnya berubah, kalau semua dipungli kan kasian rakyat. " Tutup presiden selepas wawancara exlusif.(bbc).

Related

Polhukam 6391478477569118133

Hot News

Beredar Foto Dua Sejoli Asik Mengkonsumsi Narkoba Didiskotik Surabaya

Foto :  Seorang wanita bernama Meme atu Bella dan teman pria bernama Herman diduga sedang  mengkonsumsi Narkoba jenis putau .  Doc/BR. ...

BERITA TERKINI

Pendidikan

Lifestyle

item