 |
| FOTO : Suasana Sidang di Ruang Sidang Sari 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya |
Berita Rakyat, Surabaya - Security PT Pelindo III diketahui melakukan kekerasan fisik dengan mengusir dan menyeret-nyeret warga yang berhenti melakukan pembayaran sewa tanah.
Hal tersebut terungkap berdasarkan kesaksian salah seorang warga Perak, Amang Mulia di hadapan Ketua Majelis Hakim Isjuedi dalam agenda pemeriksaan saksi di ruang sidang Sari 1, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (21/1/19).
"PT Pelindo memiliki ratusan security yang diperintahkan untuk mengusir warga-warga yang menolak keluar dari rumahnya. Mereka menggunakan kekerasan," ucap Amang Mulia menjawab pertanyaan salah seorang kuasa hukum 500 KK warga Perak selaku penggugat, Arya Senatama.
Sebelumnya, Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Barat diakui PT Pelindo III karena memiliki dua sertifikat tanah nomornya sama 1/K tahun 1988 status Tanah Negara Hak Pengelolaan (HPl) seluas 570,3 juta m2 Perum Pelabuhan III untuk Daerah Lingkungan Kerja (DLKr).
Dasar hukum itulah yang membuat PT Pelindo III merasa berhak melakukan pungutan kepada warga yang tinggal di area tersebut. Diakui warga, pembayaran sewa tanah dilakukan sudah sejak tahun 1992 dan berhenti pada 2014.
Warga menilai, penyetopan ini mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan UU tersebut, HPL yang ditempati warga kini sudah menjadi wewenang pihak Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya dan bukannya PT Pelindo III.
Pada September 2018 lalu, PN Surabaya mengeluarkan putusan menolak gugatan PT Pelindo III kepada warga Perak atas kasus yang sama. Meski demikian, PN Surabaya juga memvonis bebas Mantan Dirut PT Pelindo III beserta istrinya atas kasus pungutan liar terhadap warga Perak ini.
Kini gugatan warga Perak memasuki agenda pemeriksaan saksi dalam berkas Perkara No. 315 perdata atas dasar UU No. 17 tahun 2008 serta PP No. 61/2009.
Penulis : Neu
Editor : Viane Cara
