 |
| Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam satu kesempatan. FOTO: Kronologi.Id |
Berita Rakyat, Surabaya - Teka-teki kapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak digelar setelah dilanda wabah corona virus? DPR dan pemerintah sepakat digelar pada 9 Desember 2020.
“Komisi II DPR menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pemungutan suara Pilkada serentak 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia kepada awak media di Jakarta Selasa (14/4/2020).
Pilkada serentak 2020, semula direncanakan September 2020. Namun karena kondisi bangsa tengah dilanda wabah Covid 19, Pilkada pun akhirnya resmi diundur.
Keputusan penundaan Pilkada serentak itu disepakati, setelah Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Menurut Doli, Komisi II DPR bersama dengan pemerintah akan kembali melakukan rapat sebelum hajatan Pilkada serentak itu digelar. Atau setelah pandemi virus Korona atau Covid-19 berakhir.
“Jadi bersama dengan Mendagri dan KPU akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir. Itu untuk membahas kondisi terakhir penanganan Korona,” katanya seperti yang dilansir Jawapos.com.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan karena Indonesia terdampak virus Korona, maka pihaknya telah memiliki tiga opsi untuk penundaan Pilkada yang akan diselenggarakan September 2020 ini.
Arief mengatakan opsi pertama penundaan pilkada dilakukan pada 9 Desember 2020. Kemudian opsi kedua adalah Pilkada dilakukan di 17 Maret 2021.
Selanjutnya opsi ketiga Pilkada serentak dilakukan pada 29 September 2021.
Jika nanti Pilkada diputuskan untuk ditunda. Maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai legitimasi hukumnya.
Sebab tahapan dan penyelenggaran Pilkada 2020 ini telah dituangkan dalam UU Nomor10/2016 tentang Pilkada.
Penulis : Amri
Editor : Amu
