 |
| Ist. |
Berita Rakyat, Martapura - Pengungkapan kasus bangunan pasar sungai bakung Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, yang diduga bermasalah lantaran berdiri diatas lahan milik pemerintah daerah setempat tanpa ada kerjasama dan perizinan yang sah, mulai terang ditangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Tri Taruna Fariadi,SH mengaku sejauh ini sudah memeriksa 50 saksi. “kita sudah periksa 50 saksi yang merupakan pembeli kios di pasar sungai bakung,” bebernya.
Menurutnya, dari para saksi yang merupakan pembeli kios pasar sungai bakung sejumlah bukti-bukti transaksi berupa kuitansi pembelian kios turut dikumpulkan. “dari para saksi kita dapatkan bukti transaksi berupa kuitansi pembelian yang mana disitu tertulis jelas para saksi menyetorkan sejumlah uang kepada seseorang berinisial S alias M yang diketahui selaku pembangun pasar sungai bakung,” terangnya.
Ditambahkannya, dari sejumlah bukti-bukti transaksi jual beli kios pasar sungai bakung totalnya cukup fantastis yaitu miliyaran rupiah. “dari sejumlah kuitansi yang dikumpulkan dari para saksi sementara ini totalnya mencapai 3,6 miliyar lebih, dan tidak menutup kemungkinan lebih dari itu karena bisa saja ada pembeli yang belum menyampaikan laporan,” katanya.
Saat ini, lanjutnya kejaksaan dalam tahap koordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit terhadap temuan yang ada. “kami saat ini sedang menunggu hasil audit dari BPKP, hasilnya pasti akan menentukan langkah selanjutnya untuk penanganan kasus ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, penyidik pidsus juga sudah memanggil beberapa orang yang diduga terkait dengan kasus pasar sungai bakung termasuk oknum berinisial S alias M selaku pembangun pasar sungai bakung, bahkan memanggil beberapa pejabat tinggi dilingkungan Pemkab Banjar untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
“sebelumnya penyidik juga sudah memeriksa beberapa orang yang diduga terkait dengan kasus ini salah satunya oknum berinisial S alias M selaku pembangun pasar sungai bakung yang diduga juga sudah menjual belikan kios, selain itu beberapa pejabat tinggi dilingkungan pemkab banjar juga sempat kita mintai keterangan sebagai saksi,” bebernya.
Kasus pasar sungai bakung Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ini terungkap saat sejumlah pembeli kios mulai mempertanyakan kapan mulai dioperasikannya pasar yang dibangun di tahun 2015 dengan jumlah kios dan lapak lebih dari 400 buah ini. Pembeli juga heran lantaran bangunan pasar lama dibiarkan mangkrak dengan kondisi belum rampung padahal nyaris keseluruhan kios sudah ada pemiliknya.
Ketidakberesan bangunan pasar sungai bakung akhirnya terungkap pada tahun 2016 saat tim BPK RI mempertanyakan keberadaan sebuah bangunan diatas lahan milik Pemerintah Kabupaten Banjar yang sebelumnya dibeli dan direncakanan untuk relokasi puskesmas sungai tabuk, tanpa sepengetahuan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kabupaten Banjar selaku pencatat asset pemerintah setempat.
Saat diusut dengan mempertanyakan ke beberapa instansi terkait, terungkap bangunan pasar sungai bakung tidak mengantongi perizinan yang sah dari pemerintah daerah setempat seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Andal lalin dari Dishub, Izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup, serta rekomendasi pasar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Setempat.
Namun, yang hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar keberanian dari oknum berinisial S alias M selaku pembangun melaksanakan pembangunan pasar diatas lahan milik pemerintah tanpa legalitas yang sah serta melakukan transaksi jual beli kios yang diduga ilegal. Apakah ada keterlibatan pejabat dilingkungan Pemkab Banjar yang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memerintahkan S alias M melaksanakan pembangunan sebelum ada kerjasama dan perizinan yang sah dari pemerintah daerah setempat. Apakah semua tanda tanya bisa terjawab dengan pengungkapan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar melalui sebuah kepastian hukum dipersidangan.
Salah satu LSM dari LP.KPK perwakilan Kalimantan Selatan, Achmad Novel Rosyadi dengan tegas mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar untuk memberikan dukungan moral kepada penyidik tindak pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Kabupaten Banjar dalam melakukan pengungkapan kasus hingga selesai. Novel juga menghimbau agar mempercayakan penanganan kasusnya kepada tim penyidik dan meyakini Kejaksaan Kabupaten Banjar bekerja profesional dan tidak pandang bulu terhadap siapapun nantinya yang akan menjadi tersangkanya.
“sama-sama kita berikan dukungan moral terhadap penyidik pidsus untuk menyelesaikan pengungkapan kasus ini, dan juga kita harus percaya dan yakin kalau kejaksaan akan bekerja secara profesional untuk menetapkan siapa saja yang akan menjadi tersangka jika memang terbukti,” tegasnya.
Penulis : Mohammad Apriani
Editor : Aneu
