PHK Tembus 1,6 Juta Pemerintah Harus Atur Strategi

Ilustrasi detik.com

Berita Rakyat, Jakarta-Efek pandemi corona virus (Covid) - 19 mulai dirasakan masyarakat. Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air mencapai 1,6 juta pekerja.

Inilah pekerjaan baru bagi pemerintah agar dampak tersebut tidak menjadi wabah baru di sektor kehidupan masyakat sehari hari. Kemiskinan dan kelaparan.

Pemerintah dalam hal ini harus betul-betul mengatur strategi yang jitu. Mengingat banyaknya pekerja yang mengalami PHK dan masyarakat ekomoni lemah kian terpuruk. 

Efek pandemi Covid-19 dalam pantauan berita-rakyat.co.id kian hari belum bisa teratasi. Sehingga masa jaga diri berdiam di rumah atau tidak sering keluar rumah, membuat pengusaha. kelimpungan.

Ilustrasi

Dari Jakarta Kantor Berita Antara merilis anggota DPR RI sudah mulai bersuara untuk menegur pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Potensi PHK ini tidak hanya menimpa buruh harian lepas, pekerja kantoran pun tidak menutup kemungkinan bernasib serupa jika wabah Covid-19 terus berkepanjangan," kata anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam rilis di Jakarta, Selasa (14/04/2020).

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menginginkan adanya kebijakan agar para pekerja itu bisa tetap bertahan pada masa-masa sulit.

Ia menginginkan pemerintah daerah dapat secara rutin memberikan bantuan sosial bagi kalangan masyarakat di berbagai daerah yang terdampak secara ekonomi.

Menurut dia, bila tidak ada bantuan sosial yang memadai, maka dicemaskan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga tidak efektif bila diberlakukan.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, melaporkan terdapat 1,6 juta masyarakat yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaannya, karena dampak ekonomi dari pandemi virus mematikan itu.

“Dari laporan para menteri, ada 1,6 juta warga yang sudah PHK dan dirumahkan sehingga harus segera diberikan kartu Pra-Kerja,” kata Doni dalam konferensi pers secara virtual usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/04/2020).

Dalam rapat itu, Doni mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan jajaran menteri untuk mempercepat penyaluran insentif program Kartu Pra-Kerja kepada warga yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Selain itu, seluruh bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak virus corona harus mulai disalurkan pada pekan ini. Bansos itu antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai, Kartu Sembako, bantuan tambahan sembako di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan berbagai bantuan sosial lainnya. (*)

---

Penulis : Amri
Editor   : Amu