Berita Rakyat, Nganjuk - Aktifis Ngepung Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Ngepung (FPMN) menggelar demonstrasi di depan Kantor Kecamatan Patianrowo, Rabu (24/11/2021).
Ketua FPMN, Suyadi saat ditemui menyebutkan tiga hal yang menjadi tuntutan pendemo. Pertama, terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak sah, karena tidak ada Surat Keputusan (SK) dari Bupati Nganjuk.
Kedua, terkait penjualan aset Desa atau lelang Bengkok tahun 2018 – 2019. Hal ini karena ada pembentukan panitia lelang tahun 2019. Karena, tanah bengkok sejak tahun 1990-an itu dibuat bancakan, tidak pernah dilelang oleh aparat Desa dan tidak transparan dalam lelang
Kemudian ketiga, terkait transparansi APBDes.
Dan keempat rincian penggunaan Dana Covid 19
Terutama lelang Bengkok, Suyadi menjelaskan, waktu itu setiap pamong desa mendapatkan 300 RU (meter persegi) dan kepala desa mendapat tambahan. Kalau ditotal, sebut Suyadi, ada Rp 161 Juta.
“Ini bengkok yang kosong yang dijual ya, bukan bengkoknya yang digarap, beda lagi,” ujar Suyadi.
Saat itu, kata Suyadi, ada koordinasi ke Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Patianrowo, yang akhirnya diperbaiki dan membentuk panitia lelang tahun 2019. Namun ternyata di tahun 2020, panitia lelang baru telah dibentuk.
Disinggung terkait hasil mediasi dengan Kecamatan Patianrowo, Suyadi mengungkapkan, pihak Kecamatan tidak mempunyai kewenangan terkait tuntutan. Dalam hal kewenangan ini adalah Inspektorat.
Pantauan media ini, karena jumlah peserta aksi cukup banyak. Sebelumnya, mereka diperbolehkan masuk jika menjalani test swab usap dan dinyatakan negatif Covid-19.
Namun, peserta menolak dan minta masuk hanya memakai masker dan akhirnya diperbolehkan masuk dengan syarat dibatasi beberapa orang perwakilan.
Ditemui usai mediasi, Bambang, Sekcam Patianrowo, mengatakan hasil mediasi yang dipersoalkan beberapa pihak dalam pengangkatan BPD ini sudah sesuai ketentuan.
Tuntutan kedua, terkait lelang, Sekcam menyebut akan disampaikan dan akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat.
Kemudian tuntutan ketiga dan keempat terkait laporan APBDes, Bambang sekcam Patianrowo, menyebut sudah sesuai peraturan dan jika ada masalah penyimpangan, akan ditindaklanjuti.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, memang ada perbedaan persepsi antara pengunjuk rasa terkait mekanismenya.
Disinggung SK tersebut ditandatangani oleh siapa, Bambang menyebut, SK yang sudah ditandatangani oleh mantan Bupati Nganjuk, Novi. Namun, untuk salinan yang ditandatangai oleh pejabat berwenang, ini sah.
Ditanyai terkait anggaran ratusan juta hasil penjualan bengkok kosong oleh panitia lelang, menurut Bambang, hal itu nanti ditindaklanjuti oleh Dinas PMD.
Kemudian terkait panitia lelang itu, Bambang mengungkapkan, pembubaran panitia lelang ini bukan kewenangnya. “Selama itu sesuai prosedur, kita tidak bisa membubarkan,” kata Bambang Sekcam Patianrowo mewakili Camat yang sakit.
“Karena itu memang bukan kewenangan kita untuk membubarkan, dan itu tentunya harus melalui proses pemeriksaan,” punkasnya.
