Berita Rakyat, Medan - Dugaan para pelaku agar aman dari jeratan hukum, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di ultimatum harus membatalkan proyek Multi Years jalan dan jembatan provinsi senilai Rp 2.7 Triliun tahun 2022 - 2024.
Desakan ultimatum itu disampaikan puluhan massa Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) di depan Kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis 11 Agustus 2022.
"Jika Gubsu ingin aman dari jeratan hukum, beliau harus batalkan proyek Multi Years Rp 2,7 triliun itu. Kenapa dibatalkan, karena proyek itu tidak terdaftar di dalam buku APBD 2022. Artinya, proyek Multi Years tersebut adalah penumpang gelap di APBD," sebut Ketua Umum PERMAK Asril Hasibuan.
Asril mengungkapkan, proyek Multi Years Rp 2,7 Triliun tersebut adalah merupakan ide brilian Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
Namun, dikarenakan tidak tertulis di KUA PPAS, APBD 2022, dan DPA, proyek tersebut akan sangat beresiko jika pengerjaannya dipaksakan.
"Proyek ini memang sangat top, tapi jangan sampai menjadi ajang korupsi berjemaah oleh pihak pihak yang mencari keuntugan pribadi dan kelompok. Gubsu harus juga paham dengan aturan, lebih baik minta maaf ke masyarakat ketimbang berurusan dengan proses hukum," kata Asril (11/082022).
Asril pun mengingatkan para aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bekerja ekstra mengawasi proyek Rp 2,7 Triliun jalan dan jembatan tanpa ada pertimbangan politis.
"Kami minta APH tidak diam melihat proyek Rp 2,7 triliun yang jelas-jelas bertetangan dengan perda dan Permendagri," tegas Asril mengingatkan.
Setelah hampir satu jam berorasi di depan Kantor DPRD Sumut, dua orang anggota dewan Yahdi Khoir Harahap dan Abdurrahim Siregar akhirnya menemui perwakilan massa PERMAK untuk berdialog di ruangan Komisi D.
Penulis: Sofar Panjaitan.
Baca juga:
