Foto : Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya
Berita Rakyat, Surabaya. Pelanggaran Tarif Rapid Tes yang dilakukan oleh pihak rumah sakit PHC milik BUMN ini menjadi perhatian khusus bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surabaya.Pemberlakuan tarif Rapid tes yang dikenakan biaya oleh pihak RS PHC sebesar Rp 325.000 ini tentu saja melanggar peraturan Kementerian Kesehatan sesuai edaranya nomor : HK.02.02/I/2875/2020 tentang batasan tarif tertinggi Rapid tes adalah sebesar Rp 150.000.
Maka dalam hal ini Khusnul Khotimah S.Pdi.,M.PSDM. selaku ketua komisi D DPRD kota Surabaya yang membidangi bidang kesejahteraan rakyat turut ambil bicara (Kamis 16/7/20) atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak RS PHC.
Khusnul akan segera mengkoordinasikan dgn Gugus Tugas dan Rs. PHC terkait Tarif Rapid Test anti bodi ini .
Masih menurut Khusnul ada 3 hal yg menjadi alasan mengapa pemerintah mengeluarkan SE Tersebut yakni :
1. Pemerintah ingin memastikan Masyarakat Tidak dibuat bingung oleh Variasi harga pemeriksaan Rapid Test Antibodi ini .
2. Masyarakat memprotes tingginya tarif Rapid Test Covid 19 di sejumlah Fasilitas Kesehatan.
3. Mencegah terjadinya Komersialisasi Rapid Test di Tengah Pandemic Covid 19.
"Karenanya seluruh Fasilitas Kesehatan yg ada di Surabaya Tentunya harus mematuhi SE yg telah di keluarkan oleh Kementerian Kesehatan apalagi PHC adalah Rs milik BUMN," tandasnya.
Perlu diketahui untuk harga Rapid tes sebesar Rp. 150.000yang dikeluarkan oleh presiden melalui Kementerian Kesehatan sejak tanggal 6 Juli 2020. Namun pada kenyataannya pihak RS PHC tidak menggubris dan menghiraukan akan peraturan tersebut, dan tetap mematok tarif sebesar Rp. 325.00 untuk Rapid tes mandiri.
Penulis : kukuh
Baca juga:
"Tulis Judul Artikel lain di sini"
"Tulis Judul Artikel lain di sini"
