Menanggapi rencana aksi damai ini, dr. Akmarawita Kadir sekretaris Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Kesra, kembali mengimbau agar Pemkot Surabaya melakukan revisi terhadap Perwali no 33/2020.
Memang tidak ada larangan di Perwali itu, tetapi dari Dinas Pariwisata menyatakan akan menutup jika ada RHU yang buka. Jadi sebenarnya yang diperkuat itu adalah pelaksanaan protokol kesehatannya.
Oleh karenanya, Para pekerja seni dan RHU menggeruduk balaimbalai kota Surabaya untuk menyuarakan aspirasi mereka. Bahkan pada saat pelaksanaan aksi damai juga tetap menerapkan protkol kesehatan dan tidak anarkis.
Foto : Salah satu penari malam melakukan aksinya dengan berjoget di depan balai kota Surabaya.
Menurut, Nurdin Longgari selaku Ketua Badan Pekerja dan Buruh Pemuda Pancasila Kota Surabaya, mengatakan bahwa aksi damai di depan Balai Kota Surabaya terkait Perwali no 33 tahun 2020 yang dianggap sangat merugikan para pekerja seni dan RHU.
Karena berdampak tidak hanya bagi pengusahanya, tetapi justru yang paling utama kepada karyawan, sekurti, pekerja seni, DJ," terangnya.
Adanya Perwali no 33 tahun 2020, membuat para pekerja seni dan RHU tidak bisa bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, padahal mereka semua itu warga Kota Surabaya. Rakyatnya Bu Risma juga.
"Untuk itu, pihaknya meminta agar Wali Kota Risma segera mencabut pemberlakukan Perwali no 33 tahun 2020, yang kemudian kembali ke Perwali no 28 tahun 2020." tuturnya.
Kalau Perwali no 28 tahun 2020 sudah bagus dan jelas artinya. Melonggarkan RHU boleh buka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
"Di Surabaya ini terdapat 341 RHU, yang mempekerjakan ribuan orang. bila tempat kerjanya dilarang beroperasi, mereka secara otomatis tidak mempuyai pemasukan,” pungkasnya.
Penulis : Samsul
Editor : Kukuh
Baca juga:
"Tulis Judul Artikel lain di sini"
"Tulis Judul Artikel lain di sini"
