Berita Rakyat, Jember - Pergantian bupati dan wakil bupati Jember terpilih tinggal menunggu hari. Masyarakat Jember menaruh Harapan besar, kepada duet H. Hendy - Gus Forjoun.
Informasi yang berkembang dimasyarakat, pelantikan akan dilaksanakan Selasa (17/2/2021).
Masyarakat Jember, baik umum, maupun birokrasi menunggu langkah dan gebrakan apa yang bakal dibuat kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut.
Tak hanya program kerja jangka pendek saja yang ditunggu tunggu masyarakat Jember, namun banyak sekali yang harus dilakukan Bupati terpilih Hendy Siswanto. Termasuk reformasi birokrasi yang akan dikerjakan, dan juga percepatan pembangunan baik SDM dan infrastruktur.
Duet H.Hendy - Gus Firjoun dihadapkan juga dengan persoalan internal aset Pemkab berupa tanah yang hingga saat ini masih bermasalah. Termasuk didalamnya aset tanah kas Desa (TKD), yang akhir akhir ini menjadi persoalan dengan pihak lain. Salah satu contoh persoalan tanah kas Desa (TKD) di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, dan beberapa desa lainnya.
Menanggapi hal tersebut Bupati terpilih Hendy Siswanto saat dijumpai di kantornya di daerah Slawu Kamis (12/2/2021) mengatakan, apa itu yang namanya aset, Keuangan, OPD OPD dan membentuk Dinas baru, apa pun itu tetap akan kami lakukan perbaikan Sepanjang itu tak merugikan.
Selain itu efisiensi tetap akan kami lakukan untuk perbaikan Jember kedepan semakin lebih baik lagi.
"Kami ini birokrat juga pengusaha swasta, pedagang, tentunya untung ruginya akan kami perhitungkan, kalau semisal dengan satu Dinas ini lebih efisien kenapa akan dipisahkan. Selain itu Kalau memang dipisahkan menjadi dua Dinas akan lebih baik tentunya harus sesuai aturan dan regulasinya." Tandas Hendy.
Masih lanjut Hendy , Birokrat ini akan mengatur regulasi yang ada sesuai aturan sedangkan pengusaha ini kalau menjual barang harus beruntung. Tentunya ini harus dipikir dan dengan perhitungan yang matang sekali.
"Tentunya kami akan menjalankan tugas sesuai aturan atau dengan regulasi yang telah diatur sesuai yang berlaku. Bahkan target kami nanti dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan yang berlaku." tuturnya.
