Gunakan Fasilitas Negara, Sidak Komisi IV DPRD Banyuwangi Harus Dipertanggungjawabkan

Ketua Komisi IV DPRD, Ficky Septalinda bersama tim saat sidak galian C

Berita Rakyat, Banyuwangi. Tindak lanjut dari Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan atas nama Komisi IV DPRD Banyuwangi yang dilakukan pada Kamis lalu (8/4/2021), dan sempat turun gunung untuk menelisik soal aktivitas galian C di Banyuwangi, hingga saat ini belum ada.

Tiga wilayah tambang galian di 3 kecamatan di daerah pemilihan I dan II didatangi sudah didatangi wakil rakyat. Di dapil I, lokasi yang didatangi adalah wilayah Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro. Sedangkan 3 lokasi lainnya di Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi dan Desa Bedewang, Kecamatan Songgon.

Di Klatak, luas galian kurang lebih 20 hektar dengan kedalaman 20 - 30 meter. Untuk di Desa Pengatigan dan Bedewang luasnya antara 10 - 20 hektar dengan kedalaman sekitar 10 meter.

Dalam berita sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi yang memimpin kegiatan tersebut mengaku kaget. Karena hampir semua galian C beroperasi di lahan produktif.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD, Ficky Septalinda menyampaikan, satu titik di dapil I, dapil II tiga titik. “Banyak lahan yang digali merupakan persawahan. Kita akan tindaklanjuti dengan Dinas Pertanian," ungkap Ficky.

Sidak dilakukan dalam rangka menjalankan tupoksi pengawasan karena Banyuwangi mempunyai aset alam yang produktif. Komisi IV khawatir terhadap kelestarian alam, mengingat Banyuwangi sudah menjadi kota wisata.

Maraknya galian C yang beroperasi di lahan pertanian dikhawatirkan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Kebetulan Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu lumbung padi Provinsi Jawa Timur.

Disinggung tindak lanjut hasil dari sidak pertambangan tersebut, Ficky Septalinda selaku Ketua Komisi IV DPRD menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi secara tertulis ke dinas pertanian. "Kita sudah berkoordinasi dengan bersurat ke dinas pertanian dan juga dinas lingkungan hidup. Cuma saat ini kita masih terbentur dengan agenda pansus mas," dalih Ficky.

Terkait rekomendasi DPRD ke APH, Ficky menjelaskan, bahwa pihaknya belum membuat rekomendasi ke APH. "Karena kita masih menunggu klarifikasi dan jawaban dari dinas pertanian dan dinas lingkungan hidup terlebih dahulu," paparnya kepada media pada Senin (26/4/2021) kemarin.

Terpisah, Andi Purnama, ST.MT selaku pengamat kebijakan publik dan pembangunan menjelaskan, sidak yang dilakukan Komisi IV tersebut karena atas nama lembaga Negara harus jelas endingnya."Sidak yang dilakukan Komisi IV itu kan atas nama lembaga negara dan dibiayai oleh keuangan bersumber dari negara serta dilakukan oleh beberapa fraksi partai atas nama masyarakat. Jadi ya harus ada bentuk pertanggung jawabannya," terang Andi, Rabu (28/4/2021).

Dikatakan Andi, mestinya sidak tersebut bias menghasilkan temuan di lapangan dan muncul rekomendasi. "Komisi IV paling tidak harus ada hipotesis hasil temuan dan fakta dilapangan. Selanjutnya harus pula ada rekomendasi yang dilakukan setelah sidak. Jangan semaunya sendiri yang cenderung subyektif mengatasnamakan komisi," urai Andi, kepada media.

Hingga kini, pasca dilakukan sidak oleh Komisi IV DPRD, Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi belum mau menjawab saat dikonfirmasi oleh media. 

---

Penulis : Hakim Said

Baca juga:
"Tulis Judul Artikel lain di sini"