Berita Rakyat, Bantaeng (Sulsel). Teka teki hilangnya 2260 Nama KPM penerima BST tahap 12 dan 13 di Kabupaten Bantaeng akhirnya terjawab.
Selama 5 hari lamanya, sejak 19 April hingga 23 April 2021. Saya, Jurnalis Investigasi Media Online Nasional KaBiro Bantaeng melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor untuk mencari informasi terkait hilangnya ribuan nama KPM penerima BST tahap 12 dan 13 tersebut.
Dengan alasan dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa KPM tidak menerima BST tahap 12 dan 13 itu punya data NIK tidak valid, sehingga saya mendatangi Mall Pelayanan Publik di Jalan Kartini Bantaeng dan bertemu langsung dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ali Imran di ruang kerjanya.
"Mohon izin Kakandaku Pak Kadis, tolong berikan penjelasan kepada saya tentang perbedaan NIK Valid dan NIK Tidak Valid?," tanya saya.
"Saya juga minta disampaikan caranya untuk mengetahui NIK tersebut Valid atau Tidak Valid?," tanya saya lagi.
Mendengar pertanyaan tersebut, Kadis Dukcapil Bantaeng dengan senyum khasnya memberikan jawaban di sertai bimbingan cara mengetahui perbedaan NIK Valid dan NIK Tidak Valid.
"Sejak April 2020 kemarin, kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sudah menggunankan tanda tangan model barcode di lembaran Kartu Keluarga. Kami tidak lagi menggunakan tanda tangan memakai pulpen dan cap stempel basah. Untuk pengguna android, bisa mendownload aplikasi QR Barcode dan melakukan scan di barcode pada Kartu Keluarga tersebut," urai Pak Kadis Dukcapil Bantaeng.
"Silahkan di buka aplikasi QR Scan Barcode lalu scan itu Barcode di bagian kanan bawah di atas nama saya. Setelah terbaca oleh sistem, klik buka dan ketik chapca yang tertera didalam kolom. Selanjutnya sistem akan membaca dan menampilkan gambar serta tulisan aktif atau tidak aktif," jelasnya.
Setelah mendapat jawaban tersebut, selanjutnya saya kembali bertanya kepada Kadis Dukcapil Bantaeng.
"Izin Kakandaku, satu pertanyaan lagi. Bagaimana caranya mengaktifkan NIK yang tidak Valid menjadi Valid?," tanya saya.
"Datang maki saja kesini (di MPP) dan bawa fotocopy E-KTP ta. Lalu sampaikan ke resepsionis didepan dan katakan mau mengecek dan aktifkan E-KTP," kata Ali Imran.
Jawaban dan bimbingan membuat saya pun jadi paham dengan penjelasan dari Kadis Dukcapil Bantaeng yang di kenal murah senyum ini.
Pada hari itu juga setelah mendapatkan jawaban dan bimbingan dari Kadis Dukcapil Bantaeng, saya berkeliling kota Bantaeng dan menemui beberapa warga.
Mencari informasi tentang KPM yang menerima BST tahap 11 dan sebelumnya namun tidak menerima BST tahap 12 dan 13.
Setelah mendapatkan beberapa KPM yang pernah menerima BST tahap 11 dan sebelumnya namun tidak menerima lagi Barcode BST tahap 12 dan 13, saya pun mencoba menerapkan ilmu dari Kadis Dukcapil tersebut.
Jujur saya akui, memang ada beberapa KPM tersebut punya data NIK yang tidak Valid berdasarkan scan barcode pada lembaran Kartu Keluarganya.
Ditambah lagi, saya menemukan beberapa Kartu Keluarga yang tidak memiliki barcode atau Kartu Keluarga model lama yang hanya menggunakan stempel basah dan tanda tangan.
"Yang beginian tidak bisa di Scan, karena tidak ada Barcodenya," kata saya kepada salah satu KPM.
Saya pun arahkan KPM tersebut ke MPP di Jalan Kartini dan minta kepada petugas disana agar Kartu Keluarganya di Update.
Pada hari Selasa, 20 April 2021. Saya mendatangi kantor UPT Sipakatau di depan GOR Malilingi Bantaeng.
Saya bertemu dengan Ibu Ida, salah satu pegawai di kantor UPT Sipakatau Bantaeng.
Ibu Ida menjelaskan panjang lebar tentang KPM penerima BST tahap 12 dan 13 yang hilang.
"Kami dari UPT Sipakatau sudah bekerja maksimal agar yang menerima BST tahap 11 dan sebelumnya itu tetap menerima BST tahap 12 dan 13," ujarnya.
"Kami bekerja siang dan malam mengolah data penerima BST sampai Pimpinan kami (Andi Atte) jatuh sakit karena kurang istrahat dan terlalu fokus ke pekerjaan mengolah data ini," bebernya.
Ida juga mengatakan bahwa semua nama dalam DTKS di Bantaeng itu dikirim semua ke Kemensos di Jakarta.
"Kami disini di UPT Sipakatau bekerja untuk mereka (KPM) yang layak menerima bantuan dari pemerintah dan kami tetap upayakan itu," jelasnya.
Dia juga menjelaskan kepada saya, bahwa untuk data pemutakhiran DTKS terbaru itu akan di berlakukan mulai Juli 2021.
Pada hari Rabu, 21 April 2021. Saya mendatangi Kantor POS Bantaeng dan bertemu dengan Kepala Kantor Pos Bantaeng, Abrar Amin.
Saya pun meminta penjelasan dari Kepala Kantor Pos Bantaeng terkait masalah hilangnya 2260 nama KPM penerima BST tahap 11 dan sebelumnya, namun tidak menerima Barcode BST tahap 12 dan 13.
Kepala Kantor POS Bantaeng, Abrar Amin pun menguraikan dan memberikan penjelasannya.
"Kami dari pihak PT POS untuk program BST ini hanya bertugas sebagai Loket Bayar," ungkap Abrar.
"PT POS bukan penentu atau yang menentukan ini layak menerima BST atau tidak layak," tegasnya.
"Justru kami merasa sedih dengan hilangnya banyak nama KPM yang tidak menerima BST tahap 12 dan 13 ini," tuturnya.
"Saya pribadi hanya bisa berharap, semoga ada daftar KPM penerima BST susulan," harapnya.
Dan harapan itupun akhirnya terjawab.
PT POS Bantaeng menerima data susulan KPM penerima BST tahap 12 dan 13 sebanyak 1039 KPM.
Diakuinya bahwa data susulan penerima Barcode BST tahap 12 dan 13 itu hanya 1039 KPM atau masih sekitar 45% dari total jumlah yang hilang sebelumnya sebanyak 2260 KPM.
"Dengan adanya data susulan ini, saya sangat bersyukur. KPM penerima BST tahap 12 dan 13 bisa mendapatkam kembali haknya," kata Abrar.
"Alhamdulillah, usaha dan do'a membuahkan hasil. Setelah saya menerima Barcode data susulan KPM penerima BST tahap 12 dan 13, segera saya kumpulkan semua fasilitator untuk membantu saya menyusun ulang daftar KPM penerima Barcode BST tahap 12 dan 13 yang akan dibagikan mulai Selasa (27 April 2021)," ungkapnya.
"Setelah pembayaran BST tahap 12 dan 13 rampung, saya menerima pemberitahuan dari pusat yang mengatakan ada daftar penerima BST susulan sebanyak 1039 KPM. Saya pun segera menyusun jadwal pembayaran BST susulan tersebut yang dimulai pada hari Selasa (27/04/2021) di kantor POS Bantaeng," tutupnya.
Kesimpulan dari hilangnya nama KPM dari daftar penerima BST tahap 12 dan 13 ini dikarenakan NIK pada KTP dan KK itu wajib di update.
Jadi untuk kedepannya, KPM yang masih menginginkan namanya masuk dalam DTKS, silahkan update KK dan aktifkan E-KTP di MPP bagian Dukcapil.
Penulis : Izzack
Jurnalis Investigasi.
Baca juga:
https://www.berita-rakyat.co.id/?m=1
