Berita Rakyat, Makassar (Sulsel). Peningkatan pelayanan bagi calon tenaga kerja luar negeri menjadi komitmen bersama bagi pemerintah provinsi Sulawesi-Selatan. Sehingga, Gubernur Sulsel, Prof. H.M. Nurdin Abdullah menghadirkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Pare-pare.
LTSA ini nantinya diharapkan dapat menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah dan aman bagi calon pekerja migran, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya.
"Layanan ini akan diresmikan pada hari jadi Kota Parepare dan kami akan ke sana untuk meresmikannya", kata Gubernur Sulsel, Prof. H.M. Nurdin Abdullah di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 22 Februari 2021.
 |
| Ist. |
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang menyebutkan bahwa layanan ini dibuat untuk memudahkan bagi para pekerja migran untuk bekerja ke luar negeri.
"Karena ada pemikiran sebelumnya bahwa para pekerja ini hanya di eksploitasi tenaganya. Tetapi mereka sebenarnya adalah pahlawan bagi kita, sebab mereka bekerja di luar negeri. Dimana hasil pekerjaan mereka akan kembali ke keluarganya, itu menambah devisa kita", ungkap Andi Darmawan.
LTSA hadir untuk mempermudah layanan kepada PMI, karena selama ini terlalu banyak prosedur yang mereka lalui di banyak tempat. Sehingga pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memerintahkan untuk membentuk layanan satu atap.
Andi Darmawan juga menjelaskan:
"Dulunya calon pekerja migran mengurus kelengkapan berkas di banyak tempat, sekarang ini mereka dapat mengurusnya pada satu tempat saja".
"Di Sulsel sudah bisa kita selesaikan semuanya, karena Gubernur meminta untuk membentuk satu LTSA pada Dinas Tenaga Kerja dan kita sudah bentuk itu di Pare-pare", sambungnya.
Tempat ini disiapkan selama kurun waktu 1,5 tahun pembangunanannya dan terdapat 9 instansi memberikan layanan, diantaranya dari Disnaker Provinsi berkaitan dengan pemberian rekomendasi, Imigrasi dalam hal pembuatan paspor, kemudian pengecekan kependudukan oleh Dukcapil Sulsel, kemudian Perkumpulan Pengusaha Jasa Migran Indonesia (PASMINDO), BPJS, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk perlindungan, sedangkan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan secara terpisah di Rumah Sakit Umum Daerah Pare-pare.
"Dengan peresmian yang akan dilakukan Pak Gubernur nantinya, itu berarti semua proses layanan untuk pengiriman TKI dari Sulsel ke luar negeri dalam konteks adminsitrasi dan paspor serta sebagainya, hanya dilakukan di satu tempat, yakni di Pare-pare," jelasnya.
Hadirnya LTSA ini juga akan menjadi bagian dari partisispasi masyarakat membangun daerah. Karena mereka akan bekerja di luar negeri, sehingga mereka mendapatkan lebih banyak pengetahuan.
Layanan terpadu ini dalam waktu dekat akan beroperasi setelah diresmikan oleh Gubernur Sulsel, Prof. H.M. Nurdin Abdullah pada Hari Jadi Kota Pare-pare.
Sejauh ini sudah diuji coba pada pembuatan paspor untuk diterbitkan, demikian juga dengan Dukcapil yang menguji coba melakukan verifikasi kependudukan.
Andi Darmawan juga membeberkan penjelasan secara prosedural tentang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri itu melalui perusahaan, tidak serta merta PMI yang datang langsung. PMI menyiapkan dokumentasi, dikumpulkan oleh jasa pengiriman tenaga kerja.
"Jadi tenaga kerja hanya menyiapkan dokumennya, kemudian di verifikasi. Nanti juga akan ada pelatihan terkait subjek apa yang akan dikerjakan di luar negeri, dilatih juga di sana di Pare-pare," paparnya.
"Jadi ada juga mandiri, tetapi itu relatif yang dikirim ke luar negeri adalah rata-rata melalui perusahaan jasa tenaga kerja. Sehingga yang datang di sana adalah perusahaan. Terkecuali ada yang mau di verifikasi, mereka adalah orang yang dipanggil. Tata caranya selama ini demikian," tambahnya.
Ia menambahkan bahwa data dari Disnaker Sulsel terkait tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri sampai bulan Maret 2020 itu, sebanyak 26 orang TKI. Bulan selanjutnya tak ada pengiriman karena pandemi Covid-19.
"Karena ada penutupan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Sempat dibuka pada bulan Juli, tetapi ditutup lagi. Saat dibuka, telah ada yang dikirim. Tetapi mereka dikarantina 14 hari di negara tujuan," sebutnya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pare-pare, Arief Eka Riyanto menyatakan siap mensukseskan program pemerintah daerah. Program yang memusatkan pelayanan keimigrasian. Khusunya bagi tenaga kerja Indonesia yang berdomisili di Sulsel untuk bekerja secara legal di negara-negara tujuan.
Adapun kesiapan Kantor Imigrasi Pare-pare di LTSA-PMI sejauh ini sudah mencapai 90 persen secara keseluruhan.
"Untuk proses kesiapan di imigrasi sudah hampir 90 persen memberikan pelayanan di sana dan disana juga sudah bisa menerbitkan paspor bagi calon tenaga kerja Indonesia," pungkasnya.
Penulis : Izzack
Baca juga:
https://www.berita-rakyat.co.id/?m=1
