Berita Rakyat, Jakarta. Karyawan PT. Freeport Indonesia saat ini melakukan mogok kerja resmi berdasarkan pemberitahuan. Sesuai dengan profil PT. Inalum bahwa PT. Inalum memiliki nilai profesional, bertanggung jawab dan integritas, serta salah satu misi PT. Inalum yang memberikan sumbangsih pertumbuhan ekonomi daerah, maka kami mendesak agar PT. Inalum ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian mogok kerja karyawan PT. Freeport yang dimulai sejak tahun 2017 dan masih berlangsung hingga saat ini.
Dari masalah tersebut, sudah lebih dari 80 orang dari kami menjadi korban. Kami di anggap mengundurkan diri secara sepihak oleh menajemen lokal PT. Freeport Indonesia.
Steven Yawan, Ketua Koordinator aksi demo mogok kerja mengatakan, kami korban dan kami dianggap mengundurkan diri secara sepihak. Kami semua kompak melakukan mogok kerja karena sudah banyak yang menjadi korban. Contohnya, anak-anak kami terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan dan akhirnya putus sekolah. Kami juga tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak setelah PT. Freeport Indonesia dan BPJS kesehatan secara sepihak menonaktifkan kepesertaan kami dari keanggotaan layanan kesehatan", ujar Steven dalam orasinya di depan PT. Inalum Kawan SCBD Jakarta selatan. Kamis, (25/3/2021).
Steven melanjutkan, PT. Inalum harus ikut bertanggung jawab karena saat ini PT. Inalum menjadi salah satu perusahaan BUMN yang memiliki saham mayoritas di PT. Freeport Indonesia yang apabila dikalkulasikan, Indonesia memiliki saham sebanyak 5196 berdasarkan regulasi dan berdasarkan MOU dengan PT. Freeport McMoran yang telah ditanda tangani.
"Mogok kerja yang kami lakukan pun disebabkan karena PT. Freeport yang menolak ajakan berunding dari kami lewat serikat pekerja, yang mana, kami melayangkan surat ajakan berunding. Karena ambisi, Indonesia yang ingin menguasai saham mayoritas, yang kini dikelola oleh PT. Inalum, sedangkan PT. Freeport menggunakan upaya mengancam Indonesia dengan melakukan PHK sepihak, terhadap pekerja kontraknya dan melakukan upaya-upaya pemberangusan serikat pekerja dengan mengintimidasi kami menggunakan aparat eksternal yang bertugas dilingkungan PT. Freeport", tegas Steven saat memberikan keterangan kepada awak media.
Selain itu, Steven berkata Gubernur Provinsi Papua telah memberikan penegasan bahwa PT. Freeport Indonesia harus segera membayarkan hak-hak kami sebagai pekerja dan memeriksa berkas-berkas dan dokumen di kedua belah pihak antara pekerja dan PTFI. Dan menuntut untuk mengembalikan kami kembali bekerja ke tempat semula seperti sediakala. Oleh karena itu kami melakukan mogok kerja telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku setelah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua lewat pengawas tenaga kerja melakukan pengawasan lapangan.
Penulis : Titik
Baca juga:
https://www.berita-rakyat.co.id/?m=1
