Disinyalir 'Mafia' Tanah Telah Membangun Jejaring Pada Lembaga Pemerintah.
Berita Rakyat, Medan - Menindak lanjuti perintah Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberantas 'mafia' tanah saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumut beberapa waktu lalu, langsung disikapi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu).
Kajatisu Ida Bagus Nyoman Wiswantanu telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprint Lid) terhadap 2 kasus dugaan praktik 'mafia' tanah terindikasi tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH, MH dalam keterangan tertulisnya, terkait kegiatan dugaan perambahan Kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Langkat, Deliserdang, serta di Serdang Bedagai (Sergai), Rabu (17/11/2021)
Mantan Asintel Kejati Sumut itu mengungkapkan, kedua kasus yang saat ini tengah dibidik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, menyusul keluarnya Sprint Lid Kajati Sumut Nomor: Print-26/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanudin meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Sumut, untuk fokus pada kebijakan Pemerintah Pusat yang saat ini menggencarkan upaya pemberantasan 'mafia' tanah dan mafia pelabuhan.
Menurutnya, upaya pemberantasan mafia tanah menjadi hal yang krusial, sebab sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan.
"Selain menghambat proses pembangunan nasional juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pada pertumpahan darah di banyak wilayah,"ungkap Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer.
Bahkan, Jaksa Agung saat melakukan kunker di jajaran Kejati Sumut, pada Jumat (12/11/2021) lalu menyampaikan bahwa, disinyalir, 'mafia' tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah.
Oleh karena itu, salah satu upaya dalam memberantas praktik-praktik 'mafia' tanah adalah, dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan dimaksud.
"Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara," tegas Burhanuddin.
Para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) baik Kejati, maupun Kejari agar segera membentuk tim khusus (Timsus) yang anggotanya gabungan antara jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus.
"Tim ini nantinya khusus untuk menanggulangi sindikat 'mafia' tanah," pungkasnya.
