Berita Rakyat, Sampang. Dimasa vandemi covid -19 yang berlangsung hingga sekarang, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2021 mendatang tetap mengikuti Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri tahun 2020.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, ada revisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang beberapa regulasi revisi atau reviaw perubahan peraturan dalam pelaksanaan Pilkades 2021 mendatang.
Irham Nurdianto, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, DPMD Kabupaten Sampang mengatakan, adanya revisi Perbub pilkades, salah satunya terkait pendelegasian kewenangan Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimcam).
"Jelang Pilkades 2021, ada beberapa perbub yang akan di revisi salah satunya terkait pendelegasian kewenangan Forpimcam," jelas Irham, Kabid muda, jebolan APDN. Selasa (02/02).
Irham menambahkan, mengacu pada pelaksanaan Pilkades sebelumnya, sering terjadi konflik di bawah terkait masalah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimasing-masing Desa yang akan melaksanakan Pilkades.
"Adanya revisi degalasi kewenangan pihak Forpimcam, ketika ada sengketa seperti itu tidak langsung ke Kabupaten, akan tetapi bisa diselesaikan di tingkat Kecamatan," tambahnya.
Ia juga mrngatakan, selain Prokes, akan di atur pula terkait TPS, akan tetapi semua itu sipatnya masih belum final, dan akan dilakukan pembahasan dengan Komisi I, Bapemperda, Kades atau perwakilannya, BPD serta bagian hukum di lingkungan Sekretariat Pemkab Sampang.
"DPMD akan melakukan pembahasan dengan pihak tyang berkaitan dengan Pilkades, yakni, Komisi I Bapemperda, Kades, BPD dan bagian hukum," katanya.
Perlu di ketahui, di tahun 2021 mentang, ada 111 Desa di Kabupaten Sampang yang akan melaksanakan Pilkades serentak. Namun dari 14 Kecamatan, Desa terbanyak yang akan melaksanakan Pilkades adalah Kecamatan Kedungdung.
